Lensakriminal || BANDUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar utama pemerintahan Prabowo-Gibran kini berada dalam sorotan tajam. Meski mengusung misi mulia untuk menuntaskan stunting dan meningkatkan kualitas SDM, implementasi di lapangan disinyalir mulai disusupi oleh kepentingan kaum oportunis yang hanya memburu rente anggaran.
Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Rohimat yang akrab disapa Kang Joker secara tegas memperingatkan pemerintah agar tidak membiarkan program senilai ratusan triliun ini menjadi ajang bancakan para makelar proyek.
Berdasarkan kajian mendalam yang dilakukan tim DPP LSM PMPR Indonesia, Kang Joker menengarai adanya indikasi kuat keterlibatan pihak-pihak tertentu yang mencoba memonopoli rantai pasok.
“Kita melihat ada pola di mana pengadaan bahan pangan seperti telur, susu, dan beras mulai dikendalikan oleh vendor-vendor besar yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan di daerah. Ini sangat berbahaya,” ujar Kang Joker dalam keterangannya kepada media.
Ia menekankan bahwa jika distribusi bahan baku tidak melibatkan petani dan UMKM lokal dalam radius dekat, maka tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanyalah isapan jempol. “Jangan sampai rakyat hanya dapat gizi sisa, sementara kaum oportunis dapat komisi besar,” cetusnya.
Kajian PMPR Indonesia juga menyoroti sejumlah fakta krusial yang terjadi sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026:
1. Terdeteksi setidaknya 17 insiden keracunan massal di berbagai provinsi akibat lemahnya pengawasan sanitasi dan kualitas bahan baku di dapur umum.
2. Di beberapa wilayah seperti Bojonegoro, distribusi makanan yang terlambat menyebabkan mubazir karena siswa sudah mengonsumsi bekal sendiri.
3. Adanya kecenderungan vendor memberikan makanan olahan murah demi mengejar margin keuntungan, alih-alih memberikan pangan segar sesuai standar gizi.
Menyikapi hal tersebut, LSM PMPR Indonesia melayangkan tuntutan keras kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait. Kang Joker mendesak agar sistem pengawasan dilakukan secara digital dan transparan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
“Kami menuntut adanya sistem real-time monitoring. Publik harus tahu siapa vendornya, dari mana bahan bakunya dibeli, dan berapa harga per porsinya. Jika ditemukan ada mark-up atau penurunan kualitas gizi, kami tidak akan segan untuk menyeret oknum tersebut ke ranah hukum,” tegas Kang Joker.
Menutup pernyataannya, Kang Joker mengingatkan bahwa pertaruhan program MBG bukan sekadar masalah perut, melainkan masa depan generasi emas Indonesia 2045. Ia menegaskan bahwa LSM PMPR Indonesia akan berdiri di garda terdepan sebagai mata dan telinga rakyat untuk mengawal setiap rupiah dari anggaran tersebut.
“Program ini dibiayai oleh uang rakyat. Jika pemerintah membiarkan kaum oportunis bermain, maka pemerintah sedang berkhianat pada rakyatnya sendiri. PMPR Indonesia akan terus mengawal hingga program ini benar-benar bersih dari praktik korporatistik yang korup,” pungkasnya.
( R— LKM)
